Bondowoso – DPRD Soroti Kinerja Perangkat Daerah, Minta Program Lebih Berdampak dan Inovatif
Bondowoso — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti kinerja sejumlah Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam evaluasinya, DPRD menemukan bahwa sebagian PD masih menyajikan laporan sebatas pada capaian program, kegiatan, serta tingkat penyerapan anggaran. Namun, dampak (impact) dan manfaat (benefit) dari pelaksanaan program tersebut dinilai belum dirasakan secara optimal, bahkan hingga akhir tahun anggaran.
“Pelaksanaan program harus dapat diukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tidak sekadar memenuhi target administrasi,” demikian salah satu poin rekomendasi DPRD yang dibacakan Tohari
Ironisnya , DPRD juga menyoroti kecenderungan program kegiatan yang dari tahun ke tahun relatif sama dan terkesan “copy paste”. Kondisi ini dinilai menghambat inovasi serta kurang selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
DPRD pun merekomendasikan agar setiap OPD mampu menghadirkan inovasi program yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari sisi implementasi, DPRD menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan visi, misi, serta program unggulan Bupati. Oleh karena itu, seluruh PD diminta memahami secara teknis dan terperinci arah kebijakan pembangunan daerah agar pelaksanaan program lebih terarah.
Dalam hal pengelolaan aset, DPRD menilai masih jauh dari optimal dan belum berorientasi pada nilai guna. Lemahnya pemanfaatan aset serta belum tertibnya penghapusan aset yang tidak lagi digunakan menjadi perhatian serius.
DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah fokus pada optimalisasi pemanfaatan aset serta mempercepat proses penghapusan aset yang sudah tidak dibutuhkan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, DPRD juga menyoroti kondisi pedagang kecil dan pengusaha mikro, khususnya di pasar tradisional dan toko kelontong, yang semakin tertekan akibat persaingan dengan pasar daring dan toko modern berjaringan. Pemerintah daerah diminta hadir dengan kebijakan yang bijak dan solusi konkret agar pelaku usaha kecil tetap bertahan.
Terkait pengelolaan anggaran, DPRD menemukan masih adanya anggaran yang tidak terealisasi sesuai kebutuhan dan fungsi penganggaran. Untuk itu, pemerintah diminta segera melakukan evaluasi serta identifikasi kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, melalui penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
DPRD juga mengingatkan agar pembahasan dan penetapan anggaran perubahan tidak dilakukan pada waktu yang berpotensi menimbulkan persoalan teknis. Selain itu, transparansi kepada publik dan legislatif terkait kondisi riil anggaran, sumber pendanaan, serta rencana realisasi dinilai sangat penting.
Dalam catatan anggaran, rencana surplus-defisit APBD 2025 yang semula sebesar Rp140 miliar, pada perkembangan terakhir menjadi Rp93 miliar. DPRD meminta pemerintah lebih cermat dan teliti dalam perencanaan anggaran, termasuk memastikan apakah perencanaan didasarkan pada kebutuhan riil atau sekadar usulan.
Lebih lanjut, DPRD menekankan pentingnya perhitungan APBD secara realistis berbasis data yang tervalidasi secara berkala. Beberapa prioritas yang disoroti antara lain penyesuaian belanja pegawai sesuai ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) sebesar 30 persen pada 2027, serta alokasi belanja infrastruktur sebesar 40 persen mengingat kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian.
DPRD juga meminta Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan realisasi anggaran secara detail di semua sektor.
Penetapan kebijakan Ex Baseline (Ex BAU) dan Accres dalam APBD 2026 juga diharapkan menjadi bagian dari strategi pengelolaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal, dengan tetap mengedepankan skala prioritas.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, DPRD berharap tata kelola pemerintahan dan penganggaran di Bondowoso dapat semakin efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
